Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2015. Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Detail Peraturan Unduh Berkas. Perpres_04_2015.pdf. Status.
PRESIDEN. REPUBLIK INDONESIA. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 4 TAHUN 2016. TENTANG. PERCEPATAN PEMBANGUNAN 2015. Perpres No.4 Tahun 2015 Perubahan Perpres 54-2010 Pengadaan Barang Jasa.pdf. æ, 2 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019; e. bahwa Pasal 4. (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Sekretariat. Bersama RANHAM. 26 Jan 2015 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. admin. Dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan 12 Ags 2019 Peraturan Presiden tentang Percepatan Program. Kendaraan Bermotor Listrik 4) Tahun 2030 dan seterusnya, TKDN minimum sebesar 80%
Matriks Perbedaan Perpres No. 4 Tahun 2015 dengan Perpres ... Jan 26, 2015 · Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan Perubahan ke 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 telah resmi berlaku sejak 16 Januari 2015. Matriks Perbedaan Perpres No. 4 Tahun 2015 dengan Perpres 54 Tahun 2010 hingga Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Inilah Peraturan Presiden Nomor 20/2015 Tentang Badan ... Terkait dengan hal itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Januari 2015 disebutkan, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 … NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG KANTOR STAF PRESIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MEMUTUSKAN: PERPRES_NO_26_2015 Author: Malay_2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11 Tahun 2019.pdf 13 TH 2019.pdf Peraturan Presiden (PERPRES), 4 / 2015, PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN c.bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR 38 TAHUN 2015. TENTANG perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam. Penyediaan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYAKIT AKIBAT (4) Jenis Penyakit Akibat Kerja sebagaimana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 … Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. b. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 PERPRES_NO_77_2015 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG … NO. 54 TAHUN 2010 PERATURAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 2018 2010 2018 PERATURAN PRESIDEN NO. 35 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PRESIDEN NO. 70 TAHUN 2012 2012 PERATURAN PRESIDEN NO. 172 TAHUN 2014 2014 Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PERATURAN PRESIDEN NO. 4 TAHUN 2015 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, - 4 - Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringaji/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang